Taufiqjournal's

Policy Paper tentang Pendidikan

NASKAH KEBIJAKAN

(POLICY PAPER)

“PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU: DARI STIGMASISASI KE HAK AZASI MANUSIA”

Taufiq Winarno

ABSTRAKSI

Pendidikan adalah hak semua warga, karena hal ini menyangkut generasi bangsa, juga menyangkut harkat dan martabat bangsa kita dimasa depan agar menjadi masyarakat yang cerdas. Dalam mencerdaskan anak bangsa bukanlah pekerjaan mudah, karena hal ini disamping menyangkut jumlah yang sangat besar juga kondisi geografis, sosial ekonomi, dan kultur yang berbeda-beda.

Pendidikan senantiasa memegang peran sentral di dalam pembangunan sebuah negara dengan bentuknya sebagai investasi jangka panjang (long-terminvestmen). tapi kenyataannya masih banyak warga miskin yang tidak lagi mampu memperoleh pendidikan yang disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan, kemudian baru-baru ini muncul undang-undang BHP yang diantaranya seperti yang tercantum pada pasal 53 ayat 3 undang-undang Sisdiknas bahwa BHP berprinsip nirlaba dan semua lembaga pendidikan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (1). Lantas, apakah pasal ini dapat menjadi sebuah solusi bagi kesempoat warga miskin dalam memperoleh pendidikan atau malah sebaliknya? Salah satu dari sekian banyak solusi dalam menuntaskan masalah ini serta turut mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya lewat pendidikan, sementara masyrakat kita sedang berada dalam kondisi yang sangat menyulitkan (krisis multidimensional) ini adalah dengan menetapkan berbagai kebijakan yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan semua permasalahan ini karena sebesar apapun masalah, pendidikan merupakan masalah bangsa yang tentunya menyangkut kepentingan, keterlibatan, partisipasi aktif, dan keseriusan dari semua elemen bangsa yang tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri secara terpisah (particular) dan terpencar (sporadic). Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya harus dipertimbangkan secara matang. Sehingga semua kebijakan diambil dari masalah ke kebutuhan dan dari stigmasisasi ke hak azaasi manusia. Artinya, semua kebijakan khususnya tentang pendidikan di Indonesia tentunya harus dipandang bukan hanya berorientasi pada penanganan masalah, tetapi juga membutuhkan pendekatan terpadu dengan melihat berbagai determinan yang mempengaruhinya (2). layanan pendidikan gratis tidak hanya diatur oleh persyaratan yang memungkinkan sipenerima dengan sendirinya termasuk kedalam kelompok khusus sehingga mengalami stigmasisasi sebagai warga kelas kedua dalam struktur masyarakat, tetapi pelayanan pendidikan dipandang dengan lebih mendasar bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dengan layak dari negaranya sehingga diharapkan semua masyarakat tanpa memandang kelas memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh sebuah pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Karena pada dasarnya, selama manusia berada dalam ruang dan waktu, maka manusia adalah makhluk yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya dengan tangannya sendiri. Sehingga mereka memerlukan sebuah potensi yang besar dalam mencapai keinginannya. Potensi itu terbentuk dengan berbagai hal, termasuk dengan berbagai ilmu pengetahuan yang didapatkannya dari sebuah pendidikan yang bermutu tinggi tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya(3), yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi ini.

Jika bangsa Indonesia ingin sejahtera, maka semua warga negara yang memperoleh pendidikan dan mampu mengakses pasar dunia kerja di era globalisasi ini adalah solusi cerdas sebagai usaha dalam mencapai keinginan tersebut. Tetapi pada kenyataannya, pendidikan malah terkesan sangat mahal, sehingga bagi mereka yang secara ekonomi menengah kebawah, tidak mampu untuk memperoleh pendidikan tersebut. Akibatnya, tidak banyak anggota masyarakat yang ‘beruntung’, bisa menikmati jalur pendidikan formal dan dapat mengakses pasar dunia kerja yang semakin kompetitif. Maka bagi kebanyakan warga masyarakat kita yang status sosial dan ekonominya di bawah garis kemiskinan (baca: menengah ke bawah, terlebih pada level grassroot) pendidikan (sekolah) merupakan barang mahal dan barangkali termasuk barang mewah yang sulit untuk dijangkau oleh sebagian warga negara Indonesia.

Maka dari itu diperlukannya formulasi kebijakan pendidikan yang dipertimbangkan secara matang dengan tetap memegang hak azasi manusia yang diintegrasikan dengan berbagai model kebiijakan sehingga mampu mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

DESKRIPSI MASALAH

Semua kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya sangat berpengaruh besar terhadap semua lembaga pendidikan termasuk kepada seluruh system pendidikan yang dijalankan oleh masing-masing lembaga pendidikan. Hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk dianalisis dengan melihat system pendidikan kita yang kian semakin hari kian tidak jelas. Kebijakan pendidikan yang diawali dengan surat Presiden No. R-14/Pres/03/2007 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan menugaskan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Berdasarkan uji publik yang diselenggarakan oleh pihak panja DPR RI bahwa RUU BHP pihak pada dasarnya belum bisa menerima konsep yang ditawarkan dalam undang-undang tersebut meskipun hingga draft terakhir beberapa masukan dan keinginan masyarakat sudah berusaha diakomodasi. Pro dan kontra akhirnya pun muncul kembali seperti ketika awal kemunculannya. Dalam kesempatan itu juga, pihak DPR RI sendiri setuju bahwa draft terakhir tanggal 5 Desember 2007 masih jauh dari final (4), sehingga bisa diperkirakan bahwa sampai tahun ini draft undang-undang BHP belum bisa dirampungkan. Beranjak dari hasil forum uji publik tersebut ada beberapa hal yang memang perlu dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah dan DPR sebelum melanjutkan undang-undang tersebut ketahapan yang lebih serius. Hal ini sangat terkait dengan fungsi dan kelayakan undang-undang tersebut sebagai sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi semua pihak.

Sebelum munculnya undang-undang BHP, sudah berlaku beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat berkaitan dengan pendidikan, antara lain undang-undang guru dan dosen yang juga megandung pro dan kontra, meskipun pada akhirnya semua pihak dapat menerimanya. Tetapi permasalahan sekarang adalah sampai saat ini pekerjaan pemerintah tersebut belum selesai, bahkan pemerintah masih perlu mengevaluasi kembali keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. khususnya mengenai tingkat kesejahteraan bagi warga miskin dan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Artinya dalam hal ini pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah yang banyak sebelum ’menciptakan’ pekerjaan rumah yang lain. Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah lebih memfokuskan diri pada sejumlah tugas di atas. Hal yang pertama adalah selesaikan dulu pekerjaan rumah tersebut dan lakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana perkerjaan tersebut sudah diselesaikan dan bagaimana tingkat keberhasilannya, baru kemudian mulai memikirkan langkah lain sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh sistem pendidikan kita. Setiap perubahan perlu waktu yang tepat untuk melaksanakannya, jangan sampai apa yang sudah dibangun pemerintah sendiri harus dirombak lagi dengan yang baru hanya karena menjalankan amanat UU tanpa melihat perkembangan dan akibatnya.

PILIHAN-PILIHAN KEBIJAKAN

Dari RUU BHP sebelum menjadi undang-undang maka keberadaannya sudah pasti mengikat dan memaksa sebagai sebuah kebijakan, sebab hal tersebut sudah merupakan konsekuensi legal. Sebagai sebuah kebijakan ada beberapa hal lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya selain instrument hukum yaitu struktur organisasi dan mekanisme operasi (sistem) (5). Hal ini berarti pemerintah perlu mendimplementasikan undang-undang BHP dari segi kelembagaan dan sistem yang hendak diciptakan sesuai amanat undang-undang tersebut. Sebagai sebuah kebijakan, hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah pada tahap formulasi, sebab hal ini akan sangat mempengaruhi dalam tahap implementasinya, untuk kemudian mengevaluasinya. Jika tidak, maka besar kemungkinan dalam pelaksanaan akan mengalami banyak kendala yang dapat berasal dari ketidaksiapan pemerintah sendiri sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut dan dari masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak kebijakan tersebut. Jika kita pilah berbagai kebijakan yang mungkin terjadi diantaranya adalah:

1)      Kebijakan undang-undang BHP tetap dijalankan oleh semua elemen yang terkait.

2)      kebijakannya diubah kembali bahkan dicabut dan diganti dengan kebijakan yang baru.

3)      Badan pelaksananya yang diganti dan kemudian membentuk yang baru.

Dari pilihan tersebut, kami mengasumsikan bahwa karena sudah terlanjur menjadi sebuah undang-undang, maka undang-undang ini sebaiknya dijalankan sesuai dengan kesepakatan, adapun hal-hal lain yang masih kurang jelas, maka sipembuat kebijakan harus segera menuntaskan undang-undang tersebut karena dengan ini maka pemerintah dipandang tidak plin-plan dalam mengambil kebijakan sehingga mampu meyakinkan masyrakatnya dalam tahap implementasinya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kami mencoba mengambil benang merah bahwa tentunya semua kebijakan memiliki konsekwensinya masing-masing. Maka, tugas bagi para pembuat kebijakan diantaranya adalah bagaimana untuk meminimalisir konsekwensi agar tidak berakibat fatal dalam implementasinya. Formulasi mengenai kebijakan pendidikan nasional antara kemiskinan dan kesempatan memperoleh pendidikan harus bercirikan sebuah kebijakan yang tetap berdasarkan hak asasi manusia yang baik, yaitu mampu melihat ke depan dan keluar, inovatif dan kreatif, didasarkan pada bukti, mampu mempengaruhi publik, melibatkan semua pihak terkait, dapat dievaluasi dan beranjak dari pengalaman. Oleh Karena itu, pemerintah harus lebih memberi perhatian pada kesiapan dan kemampuan riil semua elemen diantaranya lembaga penyelenggara pendidikan juga warganya itu  sendiri. Jangan sampai, pemerintah seolah lepas tangan ketika undang-undang BHP akhirnya berlaku dan mengikat semua pihak.

CATATAN AKHIR (ENDNOTES)

[1] Draft Rancangan Undang-undang BHP

2 Edi Suharto, PhD. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta:ALFABETA.2005.Hal.

BIBLIOGRAPHY / DAFTAR PUSTAKA

Edi Suharto, PhD. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta:ALFABETA.2005

Draf Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: