Taufiqjournal's

Policy Paper Tentang Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba

Taufiq Winarno


ABSTRAKSI

Pada dasarnya pikiran manusia tidak mampu memahami semua realitas secara keseluruhan, tetapi hanya dapat mengisolasi dan memahami bagian-bagian dari relitas itu. Kemudian dengan menggunakan bagian-bagian dari relaitas itu, pikiran manusia membangun ide atau gagasan. Disisi lain salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Lebih khusus lagi bahwa peningkatan kualitas SDM tersebut ditujukan pada generasi muda sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa. Generasi muda disamping sebagai obyek, juga sebagai subyek pembangunan. Karenanya sangat diharapkan menjadi salah satu aset pembangunan yang benar-benar berkualitas. Kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya pembangunan bangsa tersebut sangat banyak di tentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohani.

Tetapi dampak negatif dari arus globalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial-budaya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan tekhnologi, yang justru merusak SDM. Salah satunya adalah disalah gunakannya kemajuan dibidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan dibidang transportasi, komunikasi dan informasi. Sehingga dimasa dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para nuda usia yang sangat potensial bagi pembangunan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SLTP DAN SD.

Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka permasalahan penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagsi permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada didalam masyarakat. Jumlah korban penyalahgunaan narkotika di tanah air menunjukkan perkembangan yang amat mengerikan. Pada tahun 1995 tercatat sebanyak 0,06 % diseluruh Indonesia, namun pada pertengahan tahun 1999, tercatat 1,7 %, separuh dari mereka ada di Jakarta. Hal yang sangat mengherankan sekaligus memprihatinkan bahwa pesatnya pertambahan jumlah pecandu narkoba tersebut tidak terhambat sama sekali oleh resesi dan kejatuhan ekonomi bangsa kita. Bahkan seakan-akan terjadinya gejolak sosial, ekonomi maupun politik akhir-akhir ini semakin merangsang penyebaran narkoba. Dengan demikian bahayanya tidak saja menjadi penderitaan bagi si korban, akan tetapi juga merupakan permasalahan. Maka dari itu perlunya payung hukum yang jelas sebagai kebijakan publik dalam menanggulangi permasalah tersebut.

PENDAHULUAN

Sejarah maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan tahun yang lalu dimana obat-obatan psychoactive digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan (religious) dan sebagai recreational purpose1. Sebelum muncul istilah narkoba lama sudah kita mengenal apa yang dinamakan dengan Candu. dalam catatan sejarah kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opium atau kemudian lebih dikenal dengan nama OPIUM2. Bunga ini tumbuh subur didaerah dataran tinggi diatas ketinggian 500 meter diatas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina, dan Wilaya-wilayah Asia lainnya. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama friedrich Wilhelim menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama Morphin (diambil dari nama dewi mimpi yunani yang bernama Morphius).tahun 1856 waktu pecah perang saudara di Amerika Seriakt, Morphin ini dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang.

Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus cairan morphin dengan asam anhidrat3. Campuran ini membawa efek ketika diuji coba pada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi yaitu : tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Tahun 1898 pabrik obat “BAYER” memproduksi obat tersebut dengan nama HEROIN, sebagai obat resmi penghilang sakit. saat ini Heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya Morphin saja. Perkembangan teknologi tak dapat dibendung, sehingga candu tersebut diolah dengan berbagai campuran khusus dan jenisnyapun bertambah banyak seperti Extasy, Putaw, dan sebagainya.

Pada akhir abad ke-19, dengan semakin berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi masyarakat mulai mensintesakan berbagai zat yang sangat kuat dan bersifat amat addictive yang dapat mengakibatkan kecanduan seperti misalnya cocaine dan heroin. perangkat pelaksana penanggulangan penyalahgunaan narkoba di indonesia dikoordinasikan oleh bakolak inpres 6/1971 sebagai focal point. dengan semakin maraknya perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba pada masa krisis ekonomi (1997 – 1999), maka pemerintah pada masa reformasi merasa perlu untuk merevisi lembaga bakolak inpres 6/1971 sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berada langsung dibawah presiden dan dipimpin oleh kepala kepolisian RI (KAPOLRI) secara ex officio. badan baru yang bernama BKNN4 ini mulai bekerja aktif sejak tahun 2000 dan mengambil alih fungsi bakolak inpres 6/1971 termasuk menjadi focal point kerjasama Asean. BKNN memiliki fungsi koordinatif. dari susunan komposisi personelnya terlihat dengan jelas bahwa badan ini bersifat lintas sektoral. walaupun tidak memiliki wewenang yang luas seperti penangkapan, penyitaan dan penuntutan yang dilakukan Dea (Drug Enforcement Administration) dan badan-badan sejenis di beberapa negara Asean lainnya, namun diharapkan BKNN dapat bertindak sebagai lokomotif pemberantasan masalah narkoba di Indonesia. setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, BKNN masih juga dirasakan kurang menggigit, dan dari berbagai kalangan masyarakat menuntut agar lebih operasional, maka berdasarkan hal itulah presiden merubah keputusannya yang dituangkan dalam Keppres RI nomor 17 tahun 2002, tanggal 22 maret 2002 menjadi BNN5. disamping itu MPR-RI juga telah mengeluarkan ketetapan MPR-RI nomor:VI/MPR/2002, yang merekomendasikan kepada presiden sebagai berikut : melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap produsen, pengedar, dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif, antisipatif, dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat. mengupayakan untuk meningkatkan anggaran guna melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. bersama DPR, merevisi undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Dengan demikian pemerintah telah menindak-lanjutinya dengan mengeluarkan instruksi presiden republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Inpres tersebut menginstruksikan kepada para menteri, panglima TNI, jaksa agung RI, kapolri, kepala lembaga departemen dan non departemen, kepala kesekretariatan tertinggi / tinggi negara, para gubernur sampai kepada para bupati walikota, agar dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya selalu berkoordinasi dengan ketua Badan Narkotika Nasional.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Sudah banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah tersebut diatas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obat terlarang. secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling terkait, yakni : pertama, adanya produksi narkoba secara gelap (Illicit Drug Production). Kedua, adanya perdagangan gelap narkoba (Illicit Trafficking). Ketiga, adanya penyalahgunaan narkoba (Drug Abuse).

ketiga hal itulah sesungguhnya yang menjadi target sasaran dari masyarakat Internasional dengan gerakan anti madat sedunia. masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkoba yang secara umum mengakibatkan timbulnya gangguan mental organik dan pergaulan bebas yang pada gilirannya merusak masa depan bangsa.

DESKRIPSI MASALAH

Narkoba6 merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat hukum untuk bahan yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya diluar ketentuan hukum. Karena menimbulkan dampak negatif baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat maupun bagi bangsa dan negara. Dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut : Bahaya yang bersifat pribadi berupa akan merubah kepribadian si korban secara drastis, menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya, semangat belajar menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersifat, tidak lagi ragu untuk mangadakan hubungan seks karena pandangnya terhadap norma-norma masyarakat, adat kebudayaan, serta nilai-nilai agama sangat longgar. Dorongan seksnya menjadi brutal, maka terjadilah kasus-kasus perkosaan, tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius, ingin mati bunuh diri, menjadi pemalas bahkan hidup santai, bagi anak-anak sekolah, prestasi belajarnya akan menurun karena banyak berkhayal dan berangan-angan sehingga merusak kesehatan dan mental, memicu timbulnya pemerkosaan dan seks bebas yang akhirnya terjebak dalam perzinahan dan selanjutnya mengalami penyakit HIV/ AIDS. Bahaya yang bersifat keluarga, berupa tidak lagi segan untuk mencuri uang dan bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan uang secara cepat, tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua, kurang menghargai harta milik yang ada, mencemarkan nama keluarga. Bahaya yang bersifat social berupa berbuat yang tidak senonoh (mesum/cabul) secara bebas, berakibat buruk dan mendapat hukuman masyarakat, mencuri milik orang lain demi memperoleh uang, menganggu ketertiban umum, seperti ngebut dijalanan dan lain-lain, menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain karena kurangnya rasa sosial manakala berbuat kesalahan, timbulnya keresahan masyarakat karena gangguan keamanan dan penyakit kelamin lain yang ditimbulkan oleh hubungan seks bebas. Bahaya bagi bangsa dan Negara berupa rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa, hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk di kuasai oleh bangsa asing, penyelundupan akan meningkat padahal penyelundupan dalam bentuk apapun adalah merugikan Negara, pada akhirnya bangsa dan negara kehilangan identitas yang disebabkan karena perubahan nilai budaya.

PILIHAN-PILIHAN KEBIJAKAN

Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penyelewengan narkoba ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap semua strategi yang dilakukan dalam menanggulangi masalah penyelewengan narkoba di Indonesia. Adapun pilihan-pilihan kebijakan dalam menanggulangi masalah penyelewengan narkoba sebenarnya sudah direspon baik oleh berbagai birokrasi pemerintah yang kemudian melahirkan undang-undang khusus tentang narkoba. Selain dari itu strategi nasional khusus bidang penegakan hukum berdasarkan kebijakan BNN juga dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, khususnya bidang penegakkan hukum adalah upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba secara komprehensif, organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta adanya kerjasama antar instansi dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan. strategi yang dilakukan dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk : 1) mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba baik nasional maupun internasional. 2) melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh. 3) mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita, khususnya terhadap narkotika dan psikotropika golongan I. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor. penyitaan terhadap asset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Strategi yang perlu dilaksanakan dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut : (1) strategi nasional intelijen narkoba. (2) strategi kontrol narkoba internasional. (3) strategi nasional pengendalian dan pengawasan terhadap jalur legal. (4) strategi nasional interdiksi narkoba. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam bidang penegakan hukum : upaya-upaya yang dilakukan dalam bidang penegakan hukum, yaitu dengan mengkoordinasikan instansi -instansi terkait, berupa pengoperasionalan satuan-satuan tugas operasional, seperti : 1. satuan tugas prekursor bnn, dengan penjuru (lead agency) Badan Pom RI, yang menangani pemantauan distribusi, dan pengecekan penggunaan terhadap bahanbahan kimia dasar, yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan kimia maupun pengguna bahan kimia. satuan tugas SeaPort Interdiction, dengan penjuru Ditjen Bea & Cukai, departemen keuangan RI, yang bertugas menangani permasalahan narkoba di bandara -bandara nasional dan internasional, guna mencegah masuknya dan beredarnya narkoba. satuan tugas Seaport Interdiction, dengan penjuru ditjen perhubungan laut, departemen perhubungan RI, yang bertugas menangani permasalahan narkoba di pelabuhan-pelabuhan laut, baik nasional dan internasional, guna mencegah masuknya dan beredarnya narkoba. satuan tugas pengawasan narkoba terhaap orang asing, dengan penjuru Ditjen Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang bertugas menangani permasalahan narkoba yang dilakukan orang asing, mulai keberadaannya sampai pada kegiatannya. satuan tugas operasional pangan di lapas/rutan, dengan penjuru Ditjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang mengawasi gerak-gerik narapidana / tahanan terhadap satuan tugas kokain dan heroin, dengan penjuru direktorat IV/narkoba & KT, Bareskrim Polri, yang bertugas menangani permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya heroin dan kokain atau golongan jenis narkotika. satuan tugas shabu-shabu dan ecstasy, dengan penjuru direktorat IV/narkoba & KT, Bareskrim Polri, yang bertugas menangani permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya sabu-sabu dan ecstasy atau golongan jenis psikotropika. satuan tugas ganja, dengan penjuru Direktorat IV/narkoba & KT, Bareskrim Polri, yang bertugas menangani permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya ganja, baik mulai dari kultivasi, pemetaan, sampai pada peredaranya. bahkan disamping upaya diatas, untuk lebih menajamkan upaya penegakan hukum, terhadap penindakan kejahatan narkoba Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah memperbantukan (BKO) Direktorat IV/narkoba & KT, Bareskrim Polri ke Badan Narkotika Nasional. sehingga dengan demikian dalam bidang penegakan hukum Badan Narkotika Nasional telah memiliki garda pemukul terhadap penindakan kejatan narkoba yaitu Direktorat IV/tindak pidana narkoba & kejatan terorganisir, Bareskrim Polri, dibawah kendali Badan Narkotika Nasional.

Disamping itu dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba ini, berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan, termasuk dan tidak terbatas hanya pada program informasi, edukasi dan komunikasi tentang Harm Reduction. Dibeberapa Rumah Sakit di kota-kota besar di Indonesia, pilot project untuk program NSP dan substitusi Methadone sudah mulai dikembangkan sebagai bahagian tak terpisahkan dari 12 program komprehensif dari Harm Reduction. Keduabelas program komprehensif tersebut adalah :

1) Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE),

2) Program penjangkauan (Outreach),

3) Konseling Pengurangan Resiko (Risk Reduction Counselling),

4) Konseling dan Test Sukarela (VCT = Voluntary, Counselling and Testing),

5) Program Pencegahan Infeksi / Disinfeksi (Bleaching),

6) Program Jarum Suntuk Steril (NSP=Nedlle Syiring Program),

7) Pembuangan Peralatan Suntuk Bekas Pakai (Safe Disposal),

8) Layanan Terapi Ketergantungan Narkoba (Drug Dependent Therapy),

9) Layanan Klinik Substitusi Napza (Clinic Based Substitution Therapy),

10) Layanan Perawatan dan Pencegahan HIV (Care, Support and Treatment),

11) Layanan Perawatan Kesehatan Dasar (Primary Healthcare Services),

12) Program Pendidikan Sebaya (Peer Education)

Sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan HIV/AIDS di kalangan IDU dan dalam rangka memotong rantai penularan HIV, dipandang penting untuk segera memasukkan model pendekatan kesehatan masyarakat melalui program Harm Reduction dalam UU Narkotika, yang selama ini hanya mengatur tentang Supply Reduction dan Demand Reduction dengan mengandalkan / mengutamakan pendekatan yuridis dalam bentuk criminal policy.

Upaya memasukkan unsur Harm Reduction ke dalam UU Narkotika akan dilakukan melalui proses legislasi sebaiknya dengan merumuskan suatu UU baru yang formulasinya lebih menjamin terlaksananya program pencegahan HIV lewat Harm Reduction secara komprehensif, terpadu dan terarah pada perbaikan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat.

Sekarang ini, draft RUU Narkotika yang baru telah diselesaikan oleh BNN sedang dibahas oleh instansi pemerintah terkait dengan narkotika, lembaga-lembaga international yang bergerak di bidang kesehatan pada umumya dan pencegahan / penanggulangan HIV/AIDS khususnya, LSM dan banyak komponen masyarakat yang peduli terhadap isu narkotika pada umumnya dan pencegahan transmisi HIV, khususnya di dalam (diantara) dan atau dari kalangan IDU.
Baiklah dikemukakan pula beberapa kebijakan tentang Harm Reduction yang sudah diterbitkan sebagai pedoman / payung hukum di lapangan, antara lain :

  1. Strategi Nasional HIV/AIDS 2003-2007 ( Kementrian Koordinator Bidang KESRA , Bab III hal. 11) :

a) Meningkatkan upaya pengurangan penularan HIV pada penyelahguna NAPZA

b) Upaya pencegahan penularan HIV diselenggarakan melalui (KIE) guna menciptakan gaya hidup sehat)

  1. Kesepakatan Bersama KPA dan BNN (Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua BNN) No. 21 KEP/MENKO/KESRA/XII/2003; No. B/04/XII/2003/BNN Tentang Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan Adiktif dengan Cara Suntik.
  2. Komitment Sentani dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia, tanggal 19 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan KPA Nasional dan wakil dari 6 provinsi dengan epidemi lanjut serta 6 orang menteri/wakilnya; khususnya butir 2 : “menerapkan pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik“
  3. Keputusan Bersama KPA dan BNN No. 20 KEP/MENKO/KESRA/XII/2003; No. B/04/XII/2003/BNN tentang Pembentukan Tim Nasional Upaya Terpadu Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan Adiktif dengan Cara Suntik.

STRANAS, Kesepakatan Bersma KPA dan BNN, Komitmen Sentani dan Keputusan Bersama KPA dan BNN adalah juga produk hukum dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah hukum yang berbentuk kerangka kerja (framework). Hukum yang berbentuk framework diperlukan untuk keadaan darurat yang membutuhkan penanganan segera. Dengan bentuk yang hanya berupa kerangka kerja (kebijakan) masyarakat diberi kesempatan untuk ikut mengisi bangunan hukum yang belum lengkap itu. Hal penting lain ialah bahwa STRANAS dibentuk oleh lembaga yang memiliki otoritas. Karena itu, kedudukan Stranas adalah sah, baik dari segi lembaga yang membuatnya maupun dari segi naskah / isinya.

Pembahasan berikut ini merupakan upaya dari sebuah Tim Ahli, bekerja sama dengan IFPPD untuk ikut memberi kontribusi yang konstuktif terhadap draft RUU Narkotika terutama terhadap pengembangan upaya pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkotika yang meskipun telah mulai dirintis aplikasinya, namun karena tidak di-cover secara baik dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 maka di lapangan masih sering muncul perbedaan pandangan dan atau ketidak-serasian terhadap upaya tersebut.

Masih dalam draft RUU Narkotika yang ada sekarang ini, jika kita perhatikan secara saksama maka akan ditemukan persamaan pada hampir semua aspek, kecuali terhadap hal-hal yang berkenaan dengan institusi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BNN diinstitusionalisasi melalui draft RUU narkotika sedangkan BPOM diformulasikan untuk mengambil alih beberapa kewenangan, yang sebelumnya berada di tangan Menteri Kesehatan.

Peranan BPOM dalam draft RUU Narkotika yang baru ini perlu mendapat perhatian / pembahasan yang serius mengingat pengalihan fungsi dan kewenangan dari MENKES / DEPKES kepada BPOM akan bertabrakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan pelbagai-bagai ketentuan tentang kewenangan MENKES / DEPKES dalam urusan yang sama, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diundangkan secara bersamaan dengan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sebagai contoh, kita perhatikan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan, pasal 44 dibandingkan dengan draft RUU Narkotika pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (4), pasal 7 ayat (2), pasal 8 ayat (1) dan seterusnya.
Jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, akan terdiri dari 15 Bab (13 bagian/paragraf), 104 pasal dan 160 ayat. Sedangkan Draft RUU Narkotika terdiri dari 14 Bab (13 bagian/paragraf), 116 pasal dan 184 ayat. Bagan di bawah ini, kiranya dapat menjelaskan secara umum tentang persamaan dan perbedaan struktur / anatomi penyusunan draft RUU Narkotika sebagaimana disinggung di atas.

Kemudin dalam amandement UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika didasari oleh kesadaran bahwa pencegahan HIV dikalangan IDU ternyata tidak diakomodir secara komprehensif, hal mana nyata pada ruang lingkup UU Nomor 22 Tahun 1997. Maka dalam RUU Narkotika yang baru, harus dijamin bahwa unsur Harm Reduction telah di-cover secara baik dengan memasukkan unsur Harm Reduction dalam Bab/Pasal yang mengatur tentang Ruang Lingkup UU Narkotika. Jika unsur Harm Reduction sudah dimasukkan dalam ketentuan Ruang Lingkup RUU Narkotika, selanjutnya kita akan berhadapan dengan dua pilihan:

1) Mengubah semua ketentuan dalam draft RUU Narkotika sepanjang ketentuan tersebut bertentangan dengan program Harm Reduction ;

2) Mengatur Harm Reduction dalam bab terpisah

Dalam diskusi awal, telah ditemukan bahwa ada kerancuan antara peran kepolisian dan peran instansi kesehatan. Demikian juga halnya dengan peran BNN dan peran Kepolisian. Draft RUU narkotika yang ada sekarang ini, ternyata tidak mendapat pertimbangan dan pembahasan yang memadai terutama dalam hubungannya dengan pertimbangan akses ke pelayanan kesehatan bagi para pengguna.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. masalah narkoba merupakan tantangan yang bersifat global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama regional dan internasional secara lebih intensif, dengan membangun kesepakatan-kesepakatan bersama, baik bilateral maupun multilateral. dalam upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, selain menjadi tanggung jawab pemerintah, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan terapy dan rehabilitasi dengan berpedoman kepada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan. pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. Pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan kepasaran gelap.

Dalam pada itu, dirasakan akan jauh lebih mudah bila memilih angka / pilihan 1 karena dengan demikian, unsur Harm Reduction yang “masih asing di telinga orang” tidak mengalami pembahasan dalam perdebatan yang panjang dan bertele-tele. Dengan kata lain, jika hanya mengubah pasal-pasal yang bertentangan dengan kaidah Harm Reduction maka unsur-unsur Harm Reduction bisa dimasukkan secara samar tapi pasti sehingga konflik yang berkepanjangan tentang konsep Harm Reduction bisa diminimalisir, bila perlu dihindari.

Akan tetapi tidak sedikit pula ide yang berusaha mempertahankan pilihan/angka 2. Alasannya, bagaimanapun juga UU narkotika yang baru haruslah tegas dan komprehensif mengatur tentang Harm Reduction. Sekarang ini program Harm Reduction sudah diaplikasi di lapangan dan kita sudah bisa melihat hasilnya, ternyata lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Kita hanya tinggal memerlukan payung hukum supaya segala aktivitas di lapangan sah dan terlindungi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kami mencoba mengambil benang merah bahwa tentunya semua kebijakan serta berbagai pembahasan-pembahasan berikut tidak akan memilih secara tegas mana yang lebih baik dari dua pilihan/sikap di atas tapi lebih menawarkan solusi. Prinsipnya, apapun yang dipilih, risikonya sama yaitu perjuangan dalam advokasi yang panjang untuk meyakinkan lembaga legislatif.

CATATAN AKHIR (ENDNOTES)

[1] Hiburan

2 Maksudnya adalah Candu = Papavor somniferitum

3 Cairan asam yang ada pada sejenis jamur

4 BKNN = Badan Koordinasi Narkotika Nasional

5 BNN = Badan Narkotika Nasional

6 Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya (yang biasa dikenal dengan istilah psikotropika)

BIBLIOGRAPHY / DAFTAR PUSTAKA

Edi Suharto, PhD. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta:ALFABETA.2005

Budi Winarno. Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo. 2007

UNDANG-UNDANG NARKOTIKA ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Pramono U. Tanthowi. NARKOBA;Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam. Jakarta:PBB UIN. 2003

Draf Rancangan Undang-Undang Narkotika

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Rubric Theme. Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: